4 Komentar negatif soal pencapresan Jokowi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Deklarasi tersebut dilakukan usai keluarnya mandat yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengumuman tersebut disambut hangat oleh sejumlah pendukungnya di seluruh daerah. Tidak sedikit warga yang mengungkapkan rasa syukurnya dengan berbagai macam cara.

Tidak sedikit pula yang mencibir Jokowi untuk maju dalam bursa capres. Seperti yang diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ekonom dan partai koalisi di Jakarta.

Berikut 4 komentar negatif soal pencapresan Jokowi:

Tak punya kemampuan ekonomi

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah tidak diragukan lagi di Tanah Air. Sejumlah hasil survei mendaulat Jokowi sebagai figur yang paling tepat memimpin bangsa ini.Meski identik dengan blusukan, namun masih banyak yang meragukan kemampuan Jokowi bagi perekonomian nasional. Meski saat mengumumkan pencapresannya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 152 poin ke level 4.878, ditambah menguatnya nilai tukar Rupiah ke level Rp 11.375 per USD.Sejumlah ekonom tidak menampik adanya sentimen positif dari aktivitas politik terhadap geliat perekonomian. Namun, terlalu dini jika meyakini bahwa sosok Jokowi bisa mengantar ekonomi nasional mengejar ketertinggalan dari negara lain."Memang Jokowi mempunyai figur dan personal yang baik, tapi apa mungkin masyarakat melihat sosok itu apalagi kebijakan ekonominya?" ujar Direktur INDEF Enny Sri Hartati saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu(15/3).Ekonom seolah meragukan kemampuan Jokowi mengatur dan mengelola perekonomian nasional. "Ini tentunya sangat erat kaitannya dengan rezim yang akan nantinya mengubah kebijakan ekonomi kita terutama untuk lima tahun ke depan," jelas dia.

Tak akan pengaruhi IHSG

Usai menyatakan diri masuk ke bursa capres, investor asing mengalirkan dananya ke pasar saham hingga Rp 7,48 triliun sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) bertengger di level 4.878. Pun demikian pada kondisi Rupiah yang ikut menguat ke level Rp 11.356 per USD.Ekonom melihat gejala ini sebagai hal biasa. Sentimen politik jelang Pemilu selalu mendorong perbaikan kondisi pasar saham dan Rupiah. Itu juga terjadi jelang Pemilu 2009. Hanya saja, Direktur INDEF Enny Sri Hartati meragukan kondisi itu akan bertahan usai Pemilu."Berbedalah kondisi pemilu sekarang dengan pemilu 2009. Di mana, tahun 2009 tidak terjadi defisit transaksi berjalan, tekanan inflasi. Sedangkan pemilu tahun ini kebanyakan para investor sudah mengetahui hasilnya sehingga menjadi unggul dalam peta dinamika ekonomi tapi meski begitu ini bisa berubah," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (15/3).Menurutnya, sebelum pemilu investor asing cenderung menyimpan harapan akan perbaikan kondisi ekonomi. Kondisinya menjadi berbeda jika usai Pemilu, tokoh yang diharapkan justru tidak mampu membawa angin segar. Pencapresan Jokowi dan penguatan pasar saham jadi salah satu gambarannya. Di balik itu, pelbagai spekulasi bermunculan seiring pencapresan Jokowi. Termasuk spekulasi di bidang ekonomi."Karena pencapresan ini masih banyak sentimen politik. Persoalannya ini kan membicarakan kepemimpinan nasional, tidak mungkin mengandalkan figur Jokowi itu sendiri," tegasnya.

Langgar etika politik

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menyayangkan pencalonan Jokowi dalam bursa capres 2014 mendatang. Apalagi, masih banyak program yang diangkat Jokowi selama menjabat gubernur belum berjalan dengan baik."Gerindra jalan sendiri tidak masalah. Sejauh ini komunikasi fraksi ke fraksi lain di DPRD bagus-bagus aja. Cuma kita menyayangkan (pencapresan Jokowi) karena beberapa program Pak Jokowi yang kita nilai masih bermasalah," ungkapnya.Sanusi mencontohkan, program Jokowi yang bermanfaat masyarakat tapi masih bermasalah. Pertama adalah pengadaan bus Transjakarta. Ia menilai, Jokowi yang ngotot untuk mengadakan 300 bus, ternyata masih terganjal dengan adanya kasus bus karatan."Kedua, kampung deret. Ini sudah mulai kelihatan masalahnya kayak apa. Jadi kami menyayangkan itu," pungkas dia.

Tak punya jam terbang

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pemimpin Indonesia tidak dipandang dari usianya, melainkan dipandang dari kemampuannya dalam memimpin negara. Sebab, usia tidak menjadi relevan saat seseorang memiliki kecakapan mengelola negara."Usia tidak masalah. Yang utama adalah kemampuan dan kecakapan orang tersebut apakah pantas duduk di kursi RI 1 dan RI 2. Ingat ya, presiden dan wakil presiden harus mampu membawa Indonesia ke level internasional, harus mampu meredam konflik dan menggiring demokrasi ke depan. Nah, sosok tua atau muda tidak masalah," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (15/3).Siti tidak sepakat jika Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai tokoh muda. Karena saat ini usia Jokowi memasuki usia 51 tahun, dan ini tidak dapat dikatakan muda. Maksud muda tersebut, kemungkinan langkah Jokowi yang baru masuk ke dunia politik."Dia termasuk muda ya 51 tahun ya? Di atas 60 tahun dianggap tua. Yang lalu kan kita pesimis dan kecewa karena banyak politisi muda terjerat korupsi. Dan tiba-tiba muncul Jokowi yang dianggap jujur, memang itu realitanya," jelas dia.Siti mengingatkan, masyarakat harus berpikir jernih dalam pemilihan presiden mendatang. Karena, Jokowi belum memiliki pengalaman apapun sebagai pemimpin. Bahkan saat menjabat sebagai wali kota Surakarta pun tidak ada hal berarti yang Jokowi lakukan."Pengalamannya belum banyak. Kita akui ya memang ada sisi-sisi lain yang sepertinya sesuai dengan harapan kita. Jokowi nggak neko-neko. Tapi jam terbangnya gimana? Mudanya itu adalah muda sebagai politisi saja," pungkas dia.