PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Studi ini menguji pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan, dan kualitas teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel independen meliputi tingkat pendidikan, pelatihan dan kualitas teknologi informasi, sedangkan variabel dependennya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual."
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
Similar to PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Similar to PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (20)
Jual Alat Bantu Sex Di Padangpanjang 081246444463 Pusat Alat Bantu Sex Toys
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 8
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KUALITAS
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
Deswati Supra
deswatisupra@yahoo.co.id
ABSTRAK
The purpose of this study was to measure the effect of educational level, training and the quality of
information technology to the implementation of Government Accounting Standards on the accrual basis of
Musi Banyuasin Government. The theory that the writer used is the agency theory, stakeholders, New Public
Management, Accrual Based Government Accounting Standards, level of education, training and the quality of
information technology. The dependent variable in this research is the application of Accrual Based Government
Accounting Standards. The independent variable is the level of education, training and the quality of
information technology. Population and sample of this research is SKPD Musi Banyuasin about 29 SKPD and
the number of respondents were 123 persons.
Data collection techniques was used is a field study consisted of interviews and questionnaires. This
study used multiple linear regression analysis (Multiple Regression Analysis). This study found the level of
education, training and the quality of information technology and give significant positive impact on the
application of Accrual Based Government Accounting Standards.
Keywords:Accrual based government accounting standards, level of education, training and quality of
information technology.
PENDAHULUAN
Penyusunan laporan keuangan pemerintah
dilatarbelakangi dengan lahirnya paket Undang-
Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
Lahirnya Undang-Undang tersebut diiringi
dengan lahirnya berbagai Peraturan Pemerintah
yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan
dengan masalah keuangan seperti Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Komponen laporan
keuangan menurut PP No.24 Tahun 2005 terdiri
dari:Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Peraturan Pemerintah terbaru tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 diperkuat
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64
Tahun 2013 dalam lampiran II yang menyatakan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
merupakan suatu instrumen penting yang harus
disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis
akrual.
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan
berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum
sejak ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini
berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban
untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru
yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan
selambat-lambatnya tahun 2015. Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
dapat dilihat melalui indikator yang didasarkan atas
komponen laporan keuangan menurut PP No.71
Tahun 2010, yaitu Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Tingkat pendidikan menurut Undang-
undang No. 20 tahun 2003 adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
Lembaga pendidikan formal terdiri dari pendidikan
seperti SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
Menurut Hamalik (2007) pelatihan adalah
suatu proses yang meliputi serangkaian tindak
(upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam
bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja
yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan
dalam satuan waktu yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam
bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan
efektivitas dan produktivitas dalam suatu
organisasi.
2. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 9
Menurut Ishak (2008) teknologi informasi
adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses
penyampaian informasi dari pengirim ke penerima
sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat,
lebih luas sebarannya dan lebih lama
penyimpanannya. Kualitas teknologi informasi
dipengaruhi oleh perangkat keras, perangkat lunak
dan manusia.
Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki 18 kabupaten/kota.
Penyusunan laporan keuangan yang sudah diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari 16
kabupaten/kota karena kabupaten Musi Rawas
Utara dan kabupaten Pali baru dimekarkan dan
sampai tahun 2014 belum menyusun laporan
keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang
dilakukan oleh kabupaten/kota di Sumatera Selatan
mengalami peningkatan opini audit setiap tahunnya
seperti tabel berikut ini :
Tabel 1
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Wilayah Sumatera Selatan
Tahun 2010-2014
No. Entitas
OPINI AUDIT BPK
2010 2011 2012 2013 2014
1. Provinsi Sumsel WDP WDP WDP WDP WDP
2. Kota Lubuk Linggau WDP WTP WTP WTP WTP
3. Kabupaten OKI WDP WTP WTP WTP WTP
4. Kota Palembang WTP WTP WTP WTP WTP
5. Kabupaten Ogan Ilir WDP WDP WDP WDP WTP
6. Kabupaten Banyuasin WDP WTP WTP WTP WTP
7. Kabupaten OKU Timur WDP WDP WTP WTP WTP
8. Kabupaten Musi Banyuasin WDP WDP WDP WTP WTP
9. Kabupaten OKU selatan WDP WDP WDP WDP WTP
10. Kabupaten Lahat WDP WDP WDP WDP WTP
11. Kabupaten Empat Lawang WDP WDP TMP WDP WTP
12. Kota Prabumulih WDP WDP WDP WTP WTP
13. Kabupaten OKU WDP WDP WDP WDP WTP
14. Kabupaten Muara Enim WDP WDP WDP WTP WTP
15. Kabupaten Musi Rawas WDP WDP WDP WDP WTP
16. Kabupaten Pagar Alam WDP WDP WDP WDP WDP
Sumber:BPK Provinsi Sumsel, 2015
Penyusunan laporan keuangan tahun 2010
hanya kota Palembang yang meraih opini audit
WTP, tahun 2011 terdapat 4 kabupaten/kota yang
meraih opini WTP dan 12 kabupaten/kota meraih
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyusunan
laporan keuangan tahun 2012 terdapat 5
kabupaten/kota meraih opini WTP, 10
kabupaten/kota meraih WDP dan 1 kabupaten/kota
meraih opini audit Tidak Memberikan Pendapat
(TMP). Opini audit untuk laporan keuangan tahun
2013 berupa WTP untuk 8 kabupaten/kota dan
WDP untuk 8 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2014, terdapat 12
kabupaten/kota yang berhasil meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu:kota Palembang,
kota Lubuk Linggau, kota Prabumulih, kabupaten
Ogan Ilir, kabupaten Muara Enim, kabupaten
Lahat, kabupaten Musi Rawas, kabupaten
Banyuasin, kabupaten Musi Banyuasin, kabupaten
OKU Timur, kabupaten OKU Selatan dan
kabupaten OKI. Sesuai dengan amanat PP No.71
Tahun 2010, maka sejak tahun 2015 semua
kabupaten/kota di Sumatera Selatan harus
menerapkan SAP berbasis akrual.
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan salah satu Pemerintah
Daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
mulai diterapkan pada Kabupaten Musi Banyuasin
sejak ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Terdapat
alasan perlunya melakukan penelitian mengenai
penerapan akuntansi akrual pada pemerintah
kabupaten Musi Banyuasin, karena konsep
akuntansi akrual di lingkungan pemerintah
tergolong baru dan amanat undang-undang agar
pemerintah menggunakan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual paling lambat tahun
2015. Dibandingkan dengan kota/kabupaten
lainnya di Sumatera Selatan, tingkat pendidikan
bagian keuangan pada Kabupaten Musi Banyuasin
masih ada tamatan SMA, pelatihan SAP berbasis
akrual yang diikuti belum maksimal, perangkat
lunak pada SKPD masih dalam pembaharuan dan
masih terdapat operator komputer yang belum
menguasai SIMDA keuangan yang merupakan
3. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 10
faktor kunci keberhasilan dalam penerapan SAP
berbasis akrual.
Berdasarkan fenomena yang diuraikan
dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul:Pengaruh
Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Kualitas
Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh
tingkat pendidikan, pelatihan, dan kualitas
teknologi informasi terhadap Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agensi (Agency Theory)
Masalah keagenan muncul dalam dua
bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (principal)
dengan pihak manajemen (agent). Pihak
manajemen mengelola perusahaan dengan salah
satu tujuannya untuk memperoleh laba yang
maksimal sehingga dapat memperoleh bonus dan
fasilitas yang besar dan bagus dari laba yang
diperoleh perusahaan. Sementara pihak principal
juga menginginkan keuntungan perusahaan yang
besar. Keuntungan yang diperoleh perusahaan
merupakan dasar dari pembagian keuntungan yang
diperoleh principal dari investasi yang ditanamkan
pada perusahaan yang bersangkutan. Pemberian
bonus dan fasilitas kepada pihak manajemen akan
mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pihak
principal. Perbedaan kepentingan ini melahirkan
teori agensi.
Pada dasarnya organisasi sektor publik
dibangun atas dasar agency theory. Pada
pemerintahan terdapat hubungan dan masalah
keagenan dan teori keagenan dapat diterapkan
dalam organisasi publik. Mardiasmo (2009)
menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas
sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah)
untuk memberikan Pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah
(masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 SAP berbasis akrual
adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual
serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalampelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
Komponen laporan keuangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
3) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4) Laporan Arus kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas
sehubungan dengan aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah
pusat/daerah selama periode tertentu.
5) Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.
6) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
7) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca dan Laporan Arus Kas.
Tingkat pendidikan
Definisi pendidikan dikemukakan oleh
Mudyaharjo (2002) adalah segala pengalaman
belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan
dan sepanjang hidup. Menurut Ihsan (2003)
pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia
untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan
membina potensi-potensi kepribadiannya, yaitu
rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan
jasmani (panca indera dan keterampilan). Menurut
4. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 11
Undang-undang No. 20 tahun 2003 jenjang
pendidikan formal terdiri atas:
a. Pendidikan Dasar
b. Pendidikan Menengah
c. Pendidikan Tinggi
Konsep Pelatihan
Menurut Pramudyo (2007) pelatihan
adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk
mengubah kinerja orang dalam melakukan
pekerjaannya. Dessler (2006) mengartikan
pelatihan merupakan proses mengajar ketrampilan
yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan
pekerjaannya.
1. Metode pelatihan
Menurut Bangun (2012), metode pelatihan
yang bisa dilakukan adalah metode pekerjaan
(on the job training) dan metode off the job
training.
2. Isi pelatihan
Menurut Mangkunegara (2006) prinsip-
prinsip pelatihan adalah sebagai berikut:
a. Materi yang diberikan secara sistematis
dan berdasarkan tahapan-tahapan.
b. Tahapan-tahapan tesebut harus
disesuaikan dengan tujuan yang hendak
dicapai.
c. Pelatih/pengajar/pemateri harus mampu
memotivasi dan menyebarkan respon
yang berhubungan dengan serangkaian
materi pelajaran.
d. Adanya penguat (reinforcement) guna
membangkitkan respon yang positif dari
peserta.
e. Menggunakan konsep pembentukan
(shaping) perilaku.
3. Kemampuan Instruktur Pelatihan
Menurut Kirkpatrick (1996) keberhasilan
program pelatihan tergantung juga pada mutu
dan kualifikasi dari instruktur yang terlibat.
Kualitas Teknologi Informasi
Kadir dan Triwahyuni (2005)
mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah
gabungan antara teknologi komputer dan teknologi
telekomunikasi. Bodnar dan Hopwood (1995)
memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari
3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari:
1. Perangkat keras (hardware)
2. Perangkat lunak (software)
3. Manusia (brainware)
Kualitas teknologi informasi diketahui dari
kualitas komponen perangkat keras, perangkat
lunak dan kualitas pemakai (manusia).
Penelitian Terdahulu
Kusuma (2013) melakukan penelitian
dengan judul Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi
Akrual pada Pemerintah. Hasil penelitian tingkat
penerapan akuntasi akrual pada pemerintah untuk
tingkat satuan kerja hanya sampai pada level
tertentu yaitu 33,3%, atau dengan kata lain masih
sangat rendah. Faktor pelatihan yang diberikan
kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi
akrual terbukti berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi
akrual. Tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas
teknologi informasi, dukungan konsultan,
pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis
kas menuju akrual, latar belakang pendidikan
pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
penerapan akuntansi akrual.
Halen dan Astuti (2013) dengan judul
Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan
Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah
terhadap Penerapan Accrual Basis dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Jember. Hasil penelitian menunjukkan hasil
pengujian dengan uji F dinyatakan bahwa variabel-
variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan
dan pendampingan) secara simultan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen (penerapan accrual basis).
Setyaningsih (2013) melakukan
penelitian tentang Studi Eksplorasi Tingkat
Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan
Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi
Berbasis Akrual (Studi Kasus di Pemerintah Kota
Surakarta). Pemahaman anggota dewan terhadap
SAP 71 2010 juga masih rendah dikarenakan
belum dirasakannya sosialiasi standar akuntansi
berbasis akrual, tidak tersedianya anggaran, serta
kurangnya komitmen pribadi anggota dewan untuk
memahami SAP ini.
Eriotis, Stamatiadis and Vasiliou
(2011) melakukan penelitian dengan judul
Assessing Accrual Accounting Reform in Greek
Public Hospitals:An Empirical Investigation. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi
reformasi secara positif berkaitan dengan kualitas
teknologi informasi, pelatihan, tingkat pendidikan
staf akuntansi dan dukungan konsultan profesional,
ukuran rumah sakit, biaya pelaksanaan reformasi,
latar belakang pendidikan pimpinan, pengalaman
dan manajemen konflik terhadap adopsi reformasi
akuntansi.
Penelitian Stamatiadis (2009) yang
berjudul Government Accounting Reform in the
Greek Public Hospitals:Some Preliminary Result of
Its Implementation. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel dependen dengan
variabel independen.
Windels and Christiaens (2008)
melakukan penelitian tentang The Adoption of
Accrual Accounting in Flemish Public Centres for
Social Welfare:Examining the Importance of
Agents of Change. Hasil penelitian tingkat umum
5. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 12
pendidikan eksekutif dan staf, berdampak positif
pada tingkat adopsi reformasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Ouda
(2008) dengan judul Towards a Generic Model for
Government Sector Reform:The New Zealand
Experience Terdapat hubungan positif dan
signifikan antara kualitas teknologi informasi
dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual.
Kerangka Pemikiran
Dalam rangka mempermudah penyusunan
karya ilmiah ini, maka dapat disusun kerangka
pemikiran teoritis seperti pada Gambar 1.
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan beberapa penelitian
terdahulu, maka Hipotesis penelitian ini adalah
diduga terdapat pengaruh tingkat pendidikan,
pelatihan, dan kualitas teknologi informasi secara
signifikan dan positif terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk
mengukur dan menguji secara empirik pengaruh
tingkat pendidikan, pelatihan dan, kualitas
teknologi informasi terhadap penerapan SAP
berbasis akrual. Adapun yang menjadi ruang
lingkup penelitian ini adalah SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Musi
Banyuasin.
Jenis dan Sumber Data
Penulis menggunakan data primer berupa
jawaban responden terhadap item pernyataan
tingkat pendidikan, pelatihan, kualitas teknologi
informasi dan penerapan SAP berbasis akrual
melalui penyebaran kuisioner dan wawancara
dengan kasubag keuangan dan staf keuangan pada
SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penyusunan penelitian ini adalah wawancara
dan kuisioner. Menurut Sanusi (2011) wawancara
merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada
subjek penelitian. Penulis melakukan pengumpulan
data dengan melaksanakan tanya jawab langsung
dengan kasubag keuangan dan staf keuangan yang
mempunyai wewenang untuk memberi data dan
informasi yang diperlukan dalam penulisan karya
ilmiah ini.
Menurut Sanusi (2011) kuisioner
merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan pertanyaan secara tertulis kepada
subjek penelitian. Penulis menyebarkan kuisioner
kepada pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel
dalam penelitian ini.
Pengolahan data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda (Multiple Regression Analysis) dengan
alat bantu pengolahan data menggunakan program
SPSS versi 17. Analisis regresi linier berganda ini
digunakan untuk menguji pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Model
dalam penelitian ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
Y = Penerapan SAP berbasis akrual
a = Koefisien konstanta
b = Koefisien regresi dari masing-masing
variabel
X1 = Tingkat pendidikan
X2 = Pelatihan
X3 = Kualitas teknologi informasi
e = Koefisien error (variabel pengganggu)
Teknik Analisis Data
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Priyatno (2010) uji validitas adalah
ketepatan atau kecermatan suatu instrumen
dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji
reliabilitas menurut Priyatno (2010) adalah
suatu pengujian untuk mengetahui konsistensi
alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan
dapat diandalkan dan tetap konsisten jika
pengukuran tersebut diulang. Dalam
penelitian metode yang digunakan adalah
metode Cronbach’s Alpha.
2. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat
apakah penyebaran data hasil penelitian
terdistribusikan secara normal atau tidak.
b. Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui
apakah terdapat korelasi di antara
variabel-variabel independen. Model
Tingkat
pendidikan
(X1)
Pelatihan
(X2)
Kualitas
teknologi
informasi
(X3)
Penerapan SAP
berbasis Akrual
pada Pemerintah
Kabupaten Musi
Banyuasin (Y)
6. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 13
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen.
c. Uji Heteroskedasitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
lain tetap, maka disebut Homoskedatisitas
dan jika berbeda disebut Heteroskedasitas.
3. Pengujian Hipotesis dan Statistik
1) Uji Statistik F
Uji F digunakan untuk menguji
signifikansi pengaruh tingkat pendidikan,
pelatihan dan kualitas teknologi informasi
terhadap penerapan SAP berbasis akrual
secara simultan.
2) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variabel
dependen.
Definisi Variabel Operasional
Definisi variabel operasional pada penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2
Operasionalisasi Variabel Penelitian
No Variabel Definisi Indikator Skala
1. Penerapan
SAP berbasis
akrual (Y)
Penerapan SAP Berbasis Akrual adalah
penerapan SAP yang mengakui
pendapatan,beban,aset,utang, dan
ekuitas dalam pelaporan fiansial
berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan,belanja dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBN/APBD
a. Laporan Realisasi
Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
c. Neraca
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Operasioal
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan
Keuangan
Ordinal
2. Tingkat
pendidikan
(X1)
Tingkat pendidikan merupakan tahapan
pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan
peserta didik, tujuan yang akan dicapai
dan kemampuan yang dikembangkan.
a. SMA
b. S1
c. S2
Ordinal
3. Pelatihan (X2) Pelatihan adalah proses pembelajaran
yang dirancang untuk mengubah
kinerja orang dalam melakukan
pekerjaannya.
a. Metode pelatihan keuangan
b. Isi pelatihan keuangan
c. Kemampuan instruktur
pelatihan keuangan
Ordinal
4. Kualitas
teknologi
informasi (X3)
Kualitas teknologi informasi adalah
kualitas semua teknologi yang
digunakan untuk mengumpulkan,
memproses dan menyebarkan
informasi.
a. Kualitas Perangkat keras
b. Kualitas Perangkat lunak
c. Kualitas Manusia/pemakai
Ordinal
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian
Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah
satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan
dengan ibu kota Sekayu. Kabupaten ini memiliki
luas wilayah ±14.265,96 km² yang terbentang pada
lokasi 1,3°- 4° LS, 103°-105° BT. Kabupaten Musi
Banyuasin berbatasan sebelah utara dengan
Provinsi Jambi, sebelah selatan dengan Kabupaten
Muara Enim, sebelah barat dengan Kabupaten
Musi Rawas dan sebelah timur berbatasan dengan
Selat Bangka dan Kabupaten Banyuasin.
Akuntansi keuangan pada pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian dari
akuntansi sektor publik, yang mencatat dan
melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan
keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.
7. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 14
Hasil Penelitian
Hasil uji validitas dengan menggunakan
metode Bivariate Pearson (Produk Momen
Pearson) untuk item-item variabel independen
dan dependen diperoleh nilai r hitung yang lebih
besar dari r tabel yang berarti semua item
pertanyaan variabel independen dan dependen
dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat pada
lampiran 1.
Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan
menggunakan metode cronbach alpha untuk item-
item variabel tingkat pendidikan (X1), pelatihan
(X2), kualitas teknologi informasi (X3), dan
penerapan SAP berbasis akrual (Y) dapat dilihat
pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Cronbach
Alpha
Kesimpulan
Tingkat
pendidikan (X1)
0,869 Reliabel
Pelatihan (X2) 0,947 Reliabel
Kualitas
teknologi
informasi (X3)
0,858 Reliabel
Penerapan SAP
berbasis akrual
(Y)
0,894 Reliabel
Sumber:Data Primer diolah, 2015
Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-
Smirnov Test sebagai berikut:
Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 123
Normal
Parametersa,,b
Mean ,0000000
Std.
Deviation
5,03072956
Most Extreme
Differences
Absolute ,105
Positive ,092
Negative -,105
Kolmogorov-Smirnov Z 1,164
Asymp. Sig. (2-tailed) ,133
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan
SPSS versi 17
Besarnya probabilitas uji Kolmogorov-
Smirnov bisa dilihat dari nilai asymp.sig pada
Tabel 4 yaitu sebesar 0,133. Nilai signifikansi ini
lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan
yaitu 0,05 (5 %) sehingga uji ini menerima
hipotesis nol. Artinya model penerapan SAP
berbasis akrual residualnya didistribusikan secara
normal.
Pengujian multikolinieritas dilakukan
dengan melihat besarnya nilai tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji
multikolonearitas dengan menggunakan bantuan
program SPSS for Windows versi 17:
Tabel 5
Uji Tolerance dan VIF
Coefficientsa
Model
Collinearity
Statistics
Toleran
ce VIF
1 (Constant)
Tingkat Pendidikan ,829 1,206
Pelatihan ,734 1,362
Kualitas Teknologi Informasi ,782 1,279
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan
SPSS versi 17
Hasil perhitungan Tabel 5, diketahui nilai
tolerance untuk masing-masing variabel diatas
0,10, yaitu 0,829 untuk tingkat pendidikan, 0,734
untuk pelatihan dan 0,782 untuk kualitas teknologi
informasi. Nilai VIF variabel tingkat pendidikan
(X1) sebesar 1,206 yang berarti nilai VIF < 10,
variabel pelatihan (X2) bernilai 1,362 yang berarti
nilai VIF < 10 dan variabel kualitas teknologi
informasi (X3) sebesar 1,279 yang berarti nilai VIF
< 10. Hal ini menggambarkan bahwa semua nilai
VIF variabel-variabel bebas dalam penelitian ini,
masih berada di bawah angka 10, maka dapat
disimpulkan bahwa data-data dalam penelitian ini
tidak mengandung multikolinieritas, sehingga data-
data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dilanjutkan dengan uji-uji selanjutnya.
Metode pengambilan keputusan pada uji
heteroskedastisitas adalah dengan glejser, jika nilai
signifikansi antar variabel bebas dengan nilai
residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dengan SPSS
versi 17 adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Hasil Uji Glejser
Model
Unstandardized
Coefficients
Sig.B Std. Error
1 (Constant) 1,643 4,232 ,699
Tingkat Pendidikan ,051 ,077 ,510
Pelatihan -,042 ,058 ,476
Kualitas Teknologi
Informasi
,038 ,069 ,586
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan
SPSS versi 17
8. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 15
Hasil uji glejser pada Tabel 6 diperoleh
nilai signifikansi 0,510 untuk variabel tingkat
pendidikan, 0,476 untuk variabel pelatihan dan
0,586 untuk variabel kualitas teknologi informasi.
Hal ini berarti semua variabel independen memiliki
nilai signifikansi diatas 0,05 yang berarti tidak
terjadi heterokedastisitas.
Analisis regresi linier berganda menggunakan
bantuan program SPSS (Statistical Product and
Service Solution). Berdasarkan perhitungan
program SPSS versi 17 diperoleh hasil sebagai
berikut:
Tabel 7
Hasil Regresi Linier Berganda
Model
Unstandardized
Coefficients
T Sig.B
Std.
Error
1 (Constant) 8,740 6,025 1,451 ,149
Tingkat Pendidikan ,252 ,109 2,310 ,023
Pelatihan ,240 ,083 2,898 ,004
Kualitas Teknologi
Informasi
,510 ,098 5,212 ,000
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan
SPSS versi 17
Berdasarkan hasil pengolahan data yang
disajikan pada Tabel 7, maka persamaan regresinya
adalah sebagai berikut:
Y = 8,740 + 0,252 X1 + 0,240 X2 + 0,510 X3
Persamaan regresi linier berganda diatas
menggambarkan bahwa pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependennya adalah
sebagai berikut:
a. Nilai konstanta sebesar 8,740 berarti jika
variabel tingkat pendidikan (X1), pelatihan
(X2) dan kualitas teknologi informasi (X3)
nilainya sama dengan nol, maka penerapan
SAP berbasis akrual (Y) nilainya adalah sebesar
8,740.
b. Koefisien regresi untuk variabel tingkat
pendidikan adalah sebesar 0,252, artinya jika
tingkat pendidikan mengalami kenaikan 1
satuan sedangkan yang lainnya tetap, maka
penerapan SAP berbasis akrual mengalami
kenaikan sebesar 0,252 satuan, dan sebaliknya.
c. Koefisien regresi untuk variabel pelatihan
adalah sebesar 0,240, artinya jika pelatihan
mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel
independen lainnya tetap, maka penerapan SAP
berbasis akrual mengalami kenaikan sebesar
0,240 satuan, dan sebaliknya.
d. Koefisien regresi untuk variabel kualitas
teknologi informasi adalah sebesar 0,510,
artinya jika kualitas teknologi informasi
mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel yang
lainnya tetap, maka penerapan SAP berbasis
akrual mengalami kenaikan sebesar 0,510
satuan, dan sebaliknya.
Hasil uji statistik F dengan menggunakan
SPSS versi 17 dapat dilihat dari output berikut:
Tabel 8
Hasil Uji Statistik F
Model
Sum of
Squares F Sig.
1 Regression 2233,045 28,688 ,000a
Residual 3087,605
Total 5320,650
Nilai Fhitung adalah 28,688 sedangkan
Ftabel adalah 2,68. Nilai signifikan (Sig F) adalah
sebesar 0,000 yang berarti Sig F (0,000) < α (0,05),
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai Fhitung >
Ftabel yang artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel independen terhadap
variabel dependen.
Untuk melihat seberapa besar pengaruh
tingkat pendidikan (X1), pelatihan (X2) dan
kualitas teknologi informasi (X3) secara bersama-
sama terhadap penerapan SAP berbasis akrual (Y)
dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi
sebagai berikut:
Tabel 9
Hasil Uji Determinasi
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,648a ,420 ,405 5,09375
a. Predictors: (Constant), Pelatihan, Tingkat
Pendidikan, Kualitas Teknologi Informasi
Nilai korelasi pada Tabel 9 adalah 0,648
yang berarti hubungan antara variabel tingkat
pendidikan, pelatihan dan kualitas teknologi
informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual
dikategorikan positif dan sedang (cukup). Nilai
koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar
0,420 (42 %). Hal ini berarti bahwa penerapan
SAP berbasis akrual (Y) dapat dijelaskan oleh
tingkat pendidikan (X1), pelatihan (X2), dan
kualitas teknologi informasi (X3) secara bersama-
sama sebesar 42 %, sedangkan sisanya sebesar 58
% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk
dalam penelitian ini, seperti dukungan konsultan,
komitmen organisasi, pengalaman sebelumnya
dalam menjalankan basis kas menuju akrual, latar
belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan
kerja.
Pembahasan
Nilai F hitung untuk variabel tingkat
pendidikan (X1), pelatihan (X2) dan kualitas
teknologi informasi (X3) terhadap penerapan SAP
9. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 16
berbasis akrual (Y) adalah sebesar 28,688, maka F
hitung (28,688) >F tabel (2,68) dan nilai signifikan
(Sig F) adalah sebesar 0,000 yang berarti Sig F
(0,000) < (0,05). Hal ini menunjukkan terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat
pendidikan (X1), pelatihan (X2), dan kualitas
teknologi informasi (X3) terhadap penerapan SAP
berbasis akrual (Y) pada Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
Tabel 7 menunjukkan nilai t hitung untuk
masing-masing variabel independen. Variabel
tingkat pendidikan diperoleh nilai sebesar 2,310
dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai t tabel
adalah sebesar 1,980. Jadi t hitung > t tabel (2,310
> 1,980) dan nilai signifikansi 0,023 < 0,05, yang
artinya tingkat pendidikan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap penerapan SAP
berbasis akrual (Y). Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Eriotis, Stamatiadis and Vasiliou
(2011), Stamatiadis (2009), Windels and
Christiaens (2008) dan Ouda (2008).
Penelitian ini menunjukkan tingkat
pendidikan memiliki pengaruh dalam
melaksanakan pekerjaan khususnya di bidang
akuntansi karena semakin tinggi tingkat
pendidikan, semakin banyak ilmu pengetahuan
yang dimiliki dan semakin luas wawasan serta
semakin mudah dalam memahami pekerjaan yang
dilakukan.
Pegawai pada pemerintahan harus siap
ditempatkan disegala bagian pekerjaan karena
mutasi jabatan sangat sering dilakukan dalam
pemerintahan tidak terkecuali mutasi ke bagian
akuntansi. Bagian akuntansi merupakan bagian
yang sangat penting dan sering dilakukan
pemeriksaan baik oleh pihak intern maupun pihak
ekstern. Hal ini berarti bagian keuangan sangat
memerlukan kemampuan dan ketelitian dalam
bekerja.
Pelatihan memiliki nilai t hitung sebesar
2,898 dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai t hitung
lebih besar dari nilai t tabel (2,898 > 1,980) dan
nilai signifikansi lebih kecil (0,004 < 0,05). Hal ini
berarti pelatihan berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kusuma
(2013), Halen dan Astuti (2013), Eriotis,
Stamatiadis and Vasiliou (2011) dan Stamatiadis
(2009).
Pelatihan tentang SAP berbasis akrual
yang diikuti pegawai bagian akuntansi adalah satu
sampai empat kali dan banyak pegawai yang belum
pernah mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan
karena masing-masing SKPD hanya dibatasi
sebanyak dua orang yang diutus untuk mengikuti
pelatihan. Pelatihan yang diikuti juga belum
maksimal karena dalam pelatihan tersebut hanya
bersifat teoritis saja tidak berupa studi kasus
sehingga pegawai masih kurang memahami materi
pelatihan yang diberikan dan metode pelatihan
keuangan yang digunakan masih kurang membantu
dalam memahami pelatihan. Alokasi waktu materi
pelatihan masih kurang sehingga pemahaman
mengenai isi materi pelatihan belum sepenuhnya
dipahami.
Setiap SKPD pada kabupaten Musi
Banyuasin terutama pihak DPPKAD memiliki
keinginan supaya instruktur pelatihan SAP berbasis
akrual seperti dari BPKP Sumatera Selatan bisa
memberikan pelatihan dengan datang langsung
(metode on the job training) pada setiap SKPD,
namun hal ini belum bisa diwujudkan karena
terbatasnya jumlah para instruktur pelatihan
tersebut sementara seluruh kabupaten/kota lain di
provinsi Sumatera Selatan juga membutuhkan
pelatihan sehingga pihak instruktur pelatihan belum
bisa memberikan pelatihan yang maksimal.
Kualitas teknologi informasi memiliki
nilai t hitung 5,212 dan nilai t tabel sebesar 1,980.
Nilai t hitung lebih besar dari t tabel (5,212
<1,980). Nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil
dari 0,05 sehingga variabel kualitas teknologi
informasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hasil
penelitian ini berbeda dengan penelitian Kusuma
(2013). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian
yang dilakukan Eriotis, Stamatiadis and Vasiliou
(2011), Stamatiadis (2009) dan Ouda (2008).
Kualitas teknologi informasi merupakan
variabel independen yang paling mempengaruhi
penerapan SAP berbasis akrual dibandingkan
dengan variabel tingkat pendidikan dan pelatihan.
Kualitas teknologi informasi dilihat dari kualitas
perangkat keras sudah memadai. Hal ini diketahui
dari tersedia nya komputer, laptop, printer dan
perangkat keras lainnya dengan jumlah yang cukup
di bagian akuntansi pada setiap SKPD. Perangkat
keras dilakukan pemeliharaan secara teratur dan
jika terdapat yang rusak atau telah usang dilakukan
pendataan secara berlaka untuk diperbaiki atau
diganti dengan perangkat yang baru.
Proses akuntansi sejak awal transaksi
hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan
secara terkomputerisasi. Proses ini bisa berjalan
secara lancar apabila perangkat keras, perangkat
lunak dan operator memiliki kualitas yang baik.
Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan
perangkat lunak yang mendukung pekerjaaan,
namun secara keseluruhan kualitas perangkat lunak
masih dalam proses pembaharuan terutama
jaringan internet yang belum maksimal/ koneksinya
lambat bahkan masih terdapat beberapa SKPD
yang jaringan internetnya belum dipasang.
Penelitian yang dilakukan adalah tentang
proses penerapan SAP berbasis akrual karena SAP
tersebut baru diterapkan sejak awal tahun 2015
sehingga belum bisa dilakukan penelitian tentang
tingkat penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD
kabupaten Musi Banyuasin. Tahapan yang
dilakukan untuk Penerapan SAP Berbasis Akrual
10. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 17
pada Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin antara
lain:
a) Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan
Bupati nomor 15 tahun 2014 Tentang kebijakan
Akuntansi kabupaten Musi Banyuasin
b) Mengalokasikan tambahan anggaran untuk
pelatihan akrual bagi pengelola keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
c) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang
kompeten melalui pelatihan dan sosialisasi
d) Perbaikan pengelolaan barang milik daerah
melalui inventarisasi, penatausahaan dan
pengamanan, penetapan umur teknis dan
menghitung penyusutan aset tetap dengan
metode garis lurus
e) Penggunaan aplikasi SIMDA keuangan yang
dalam proses pengembangan sehingga dapat
mengakomodir sistem akuntansi pemerintahan
berbasis akrual.
Melalui tahapan yang telah dilakukan
tersebut diharapkan dapat menunjang pemerintah
kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih siap dan
sukses menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam
menyajikan laporan keuangan. Dengan hal ini,
pemerintah kabupaten Musi Banyuasin
menunjukan komitmen dan apresiasi nyata dalam
melaksanakan atau menerapkan peraturan
pemerintah untuk menerapkan SAP Berbasis
Akrual yang diharapkan dapat menghasilkan
laporan keuangan yang lebih akuntabel dan
transparan.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, membuktikan secara empiris tentang
pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan dan kualitas
teknologi informasi terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada
Pemerintah Daerah kabupaten Musi Banyuasin.
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan
kualitas teknologi informasi terhadap penerapan
SAP berbasis akrual.
Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka
penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Kasubag dan stafkeuangan yang masih
berpendidikan SMA pada SKPD Kabupaten
Musi Banyuasin sebaiknya melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Bagian akuntansi/keuangan pada SKPD
Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya diisi oleh
pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Pelatihan tentang SAP berbasis akrual perlu
ditingkatkan lagi. Setiap kasubag dan staf
keuangan diberi kesempatan untuk mengikuti
pelatihan SAP berbasis akrual. Untuk
meningkatkan kualitas teknologi informasi,
operator SIMDA sebaiknya juga mengikuti
pelatihan tentang SAP berbasis akrual.
4. Penelitian ini masih banyak memiliki
keterbatasan dan kekurangan. Diharapkan ada
penelitian lanjutan bagi peneliti selanjutnya
untuk menyempurnakan konsep penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Erlangga, Jakarta, Indonesia.
Bodnar, H.G., and S. Hopwood.1995. Accounting
Information System, edisi bahasa
Indonesia, oleh Amir Abadi Jusuf dan
Rudi M Tambunan, buku satu edisi
keenam. Salemba Empat, Jakarta,
Indonesia.
Dessler, Gary. 2006. Manajemen Sumber Daya
Manusia. PT. Indeks , Jakarta, Indonesia.
Eriotis, N., F. Stamatiadis., and D. Vasiliou. 2011.
Assessing Accrual Accounting Reform in
Greek Public Hospitals: An Empirical
Investigation. International Journal of
Economic Science and Applied Research.
4, 1, pp 153-184.
(http://www.ijesar.org/docs/.../publichospi
tals.pdf., diakses 30 Januari 2015).
Halen., dan D.D.Astuti. 2013. Pengaruh Tingkat
Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan
Aparatur Pemerintah Daerah terhadap
Penerapan Accrual Basis dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kabupaten Jember (Studi Kasus pada
Dinas Pemerintahan Kabupaten Jember).
Jurnal Ekonomi-Mandala Jember. Pp.98-
119. (http://
download.portalgaruda.org/article.php.,
diakses 30 Januari 2015).
Hamalik, Oemar. 2007. Manajemen Pendidikan
Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu.
Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
Ihsan, F. 2003. Dasar-dasar Kependidikan. PT.
Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia.
11. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu 18
Ishak. 2008. Pengelolaan Perpustakaan Berbasis
Teknologi Informasi. Jurnal Studi
Perpustakaan dan Informasi. Vol. 4, No. 2
pp 87.
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234
56789/.../1/pus-des2008-%20(3).pdf.,
diakses 30 Januari 2015).
Kadir, A., dan T.C. Triwahyuni. 2005. Pengenalan
Teknologi Informasi. Andi, Yogyakarta,
Jawa Tengah.
Kirkpatrick, Donald. 1996. Evaluating Training
Program. Mc. Graw Hill International Inc,
New York, USA.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan/Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat,
Jakarta, Indonesia.
Kusuma, Muhamad Indra Yuda. 2013. Analisis
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada
Pemerintah. Diponegoro Journal of
Acounting. Vol 2 No. 3 Hal. 1-14.
(http://download.portalgaruda.org.,
diakses 31 Januari 2015).
Mahmudi. 2006. Manajemen Kinerja Sektor
Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta,
Jawa Tengah.
Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2006.
Perencanaan dan Pengembangan SDM.
Refika Aditama, Bandung, Jawa Barat.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi,
Yogyakarta, Indonesia.
Mudyohardjo, Redja. 2002. Filsafat Ilmu
Pendidikan: Suatu Pengantar. Remaja
Sousdakarya, Bandung, Jawa Barat.
Ouda, H. 2008.Towards a Generic Model for
Government Sector Reform:the New
Zealand Experience. International Journal
on Governmental Financial Management.
8, 2, pp. 78-100. (http://
www.icgfm.org/journal/2008/2008-
02.pdf., diakses 31 Januari 2015).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pramudyo, Chrisogonus. D. 2007. Cara Pintar Jadi
Trainer. Percetakan Galang Press, Jakarta,
Indonesia.
Priyatno, Duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis
Data degan SPSS. Mediakom,
Yogyakarta, Jawa Tengah.
Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian
Bisnis. Salemba Empat, Jakarta,
Indonesia.
Setyaningsih, Titik. 2013. Studi Eksplorasi Tingkat
Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah
dan Anggota DPRD terhadap Standar
Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di
Pemerintah Kota Surakarta). Simposium
Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28
September 2013.pp. 2378-2414. (http://
learning.fe.umy.ac.id., diakses 31 Januari
2015).
Stamatiadis, F. 2009. Assessing Accrual
Accounting Reform in Greek Public
Hospitals: An Empirical Investigation.
International Journal of Economic Science
and Applied Research. 4, 1, pp 153-184.
(http;//www.lse.ac.uk/.../pdf/.../BUSINES
S%20%20FIN., diakses 31 Januari 2015).
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Windels, P., and J. Christiaens. 2008. Management
Reform in Flemish Public Centres for
Social Welfare: Examining Organisational
Change. Imprensa Da Universidade De
Coimbra. ISBN 978-989-8074-39-3.
pp.230-251. (http:// digitalis-dsp.uc.pt.,
diakses 30 Januari 2015).