Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Tunda Umumkan Menteri, Pengamat: Ini Aneh  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan warga dan relawan pada
Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan warga dan relawan pada "Syukuran Rakyat Salam Tiga Jari" di Lapangan Monas, Jakarta, 20 Oktober 2014. AP/Dita Alangkara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo merupakan peristiwa yang tak wajar. (Baca: Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat)

Musababnya, Jokowi sudah berkomitmen untuk bekerja cepat seusai pelantikan. "Bahkan, di pidato pertamanya sebagai presiden, dia ucapkan kerja, kerja, kerja. Jadi aneh kalau ditunda," kata Gun Gun ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca: Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung)

Gun Gun menduga Presiden Jokowi sedang mengalami kendala berupa tekanan berat dari berbagai pihak dalam menentukan kabinet. Salah satunya dari partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK. "Mengatasi permintaan jatah menteri di internal (PDIP) saja susah, apalagi partai lain," katanya. (Baca: Dikabarkan Coret Rini, JK: Siapa yang Tak Setuju?)

Gun Gun menduga pembatalan pengumuman nama-nama menteri merupakan bagian dari skenario Jokowi untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut. Salah satunya, Jokowi terang-terangan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. Padahal, sebagai presiden, Jokowi bisa meminta bantuan kedua lembaga itu secara diam-diam. (Baca: Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan)

Menurut Gun Gun, upaya tersebut dilakukan Jokowi untuk meminta dukungan masyarakat demi menyingkirkan nama calon menteri yang dianggap tak layak. Dengan begitu, partai pendukung yang berkukuh meminta jatah menteri tak akan leluasa menekan Jokowi. "Sebab, masyarakat akan mengawasi Jokowi hingga membentuk kabinet yang bersih," ujarnya. (Baca: Hasto: Jokowi Tak Maju-Mundur Umumkan Kabinet)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRA WIJAYA

Topik terhangat:

Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Naik Taksi, Putri Jokowi Akhirnya Ikuti Tes CPNS 
Pesawat Australia Mendarat karena Diancam Ditembak
Sukhoi Kejar Pesawat Australia yang Nyelonong

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

23 menit lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.


Prabowo Sebut Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini Kata Retno Marsudi

2 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Prabowo Sebut Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini Kata Retno Marsudi

Retno Marsudi mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi perihal pengiriman pasukan penjaga perdamaian di Gaza.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

2 jam lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program yang dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan potong gaji 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.


PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

2 jam lalu

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan di acara Halalbihalal dan Silaturahmi, Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua PBNU Yahya Cholil mengatakan bahwa NU berpolitik demi kemasalahatan bangsa, dan akan bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membantu ptogram pemerintah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan Jokowi sempat menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK sejak 2021.


Protes Keras Tapera, Driver Ojol Perempuan: Potongan Aplikator Besar, Tak Ada Cuti Haid, Harus Bayar BPJS Sendiri..

5 jam lalu

Ilustrasi ojek online perempuan. Foto Grab
Protes Keras Tapera, Driver Ojol Perempuan: Potongan Aplikator Besar, Tak Ada Cuti Haid, Harus Bayar BPJS Sendiri..

SPAI menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang bakal memungut 3 persen penghasilan pekerja.


Profil Bagaskara Ikhlasulla Arif, Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

6 jam lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Profil Bagaskara Ikhlasulla Arif, Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif ditunjuk sebagai Manager Non-Government Relations di Pertamina. Seperti apa profilnya?


Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

6 jam lalu

Holland Bakery. hollandbakery.co.id
Terpopuler: Diskon 50 Persen di Holland Bakery, Gaji Keponakan Jokowi yang jadi Manajer Pertamina

Berita terpopuler pada Kamis, 6 Juni 2024, dimulai dari ragam promo 6.6, salah satunya di Holland Bakery.


Ditunjuk Jadi Jampidum Kejaksaan Agung, Ini Kata Asep Nana Mulyana

12 jam lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Ditunjuk Jadi Jampidum Kejaksaan Agung, Ini Kata Asep Nana Mulyana

Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Asep Nana Mulyana, mengonfirmasi penunjukannya sebagai Jampidum Kejagung.


Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Ditetapkan Paling Lambat 1 Juli 2025, Wamenkes: Belum Ada Keputusan Final

14 jam lalu

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Ditetapkan Paling Lambat 1 Juli 2025, Wamenkes: Belum Ada Keputusan Final

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono, menyebutkan besaran iuran untuk sistem KRIS BPJS Kesehatan akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.


IUP untuk Ormas Keagamaan: PBNU Sedang Butuh, Muhammadiyah Pikir-pikir, KWI Menolak

16 jam lalu

Ilustrasi Batu Bara. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.
IUP untuk Ormas Keagamaan: PBNU Sedang Butuh, Muhammadiyah Pikir-pikir, KWI Menolak

Sejumlah organisasi masyarakat keagamaan berbeda sikap atas keputusan Presiden Jokowi memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)