Poros Muda Golkar Beri Palu ke Muladi, Minta Mahkamah Partai Selesaikan Konflik

Poros Muda Golkar Beri Palu ke Muladi, Minta Mahkamah Partai Selesaikan Konflik

Hardani Triyoga - detikNews
Selasa, 05 Jan 2016 17:49 WIB
Poros Muda Golkar bertemu Muladi, Selasa (5/1/2016). Foto: Hardani Triyoga/detikcom
Jakarta - Poros Muda Partai Golkar sore ini menemui politikus senior yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi. Kader muda Golkar meminta Mahkamah Partai memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik kepengurusan partai pasca dicabutnya SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Kader Poros Muda Golkar yang menemui Muladi di antaranya Ahmad Dolly Kurnia, Ace Hasan Sadzily, Andi Sinulingga, Melki Laka Lena, Sirajuddin Abdul Wahab. Secara simbolis mereka menyerahkan palu sebagai simbol agar Mahkamah Partai cepat bersidang dan merekomendasikan putusan.

"Jadi yang masih punya legal standing itu Mahkamah Partai. Konflik Golkar ini harus segera diselesaikan, diselesaikan lewat munas," ujar Ahmad Dolly Kurnia di Resto Meradelima, Jl Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Konflik Golkar menurut Dolly Kurnia harus segera diselesaikan. Jangan sampai Golkar tinggal sejarah karena konflik kepengurusan antara Munas Ancol dan Munas Bali.

Konflik internal ini sambung dia tidak bisa diselesaikan secara hukum. Perlu  jalur internal yakni melibatkan Mahkamah Partai untuk mencari titik temu antara kedua pihak.

"Terlalu lama proses hukum, imbasnya Golkar sudah mengalami social political damage, kehancuran tingkat tinggi. Oleh karena itu, kami ingin agar Golkar itu tak menjadi dinosaurus," tutur Dolly Kurnia.

Menanggapi desakan ini, Muladi mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal. Muladi mengaku sudah berkomunikasi dengan tiga anggota Mahkamah Partai yaitu Andi Mattalatta, HAS Natabaya, dan Djasri Marin.

Rencananya rapat internal ini akan digelar Rabu (6/1), besok. Namun Muladi enggan membeberkan lokasi rapat tersebut.

"Besok sore kami akan rapat MPG di suatu tempat. Nanti dirumuskan rekomendasi, kemungkinan siapa yang melaksanakan dan bertanggungjawab soal munas," kata Muladi. (hat/fdn)