Merdeka.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) minta pemerintah untuk memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan agar internet service provider (ISP) dan stakeholder lainnya nyaman berusaha.

Menurut Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan, selama ini pengusaha internet masih dibebani berbagai pungutan yang menguras tenaga, terutama soal pelaporan BHP/USO.

“Semangat self assessment yang dibangun sejak dulu, berubah jadi semangat saling mencurigai ketika pemerintah melibatkan BPKP untuk mengawasi laporan keuangan ISP/NAP,” ujarnya dalam pemaparan hasil survey APJII-BPS mengenai pengguna internet, Rabu (15/1).

Dengan melibatkan BPKP yang notabene badan pengawas pembangunan untuk instansi pemerintah, tambah Sammy, hal tersebut memiliki potensi masalah dan debatable.

Sammy melanjutkan dengan situasi berusaha yang kurang kondusif itu, mampukah tahun 2015 Indonesia menembus penetrasi internet 50 persen?

“Dibutuhkan sedikitnya 52 juta lebih pengguna lagi dalam dua tahun atau sebesar 22 persen penetrasi dari jumlah penduduk,” ujarnya.

Sebenarnya, ini tanggung jawab pemerintah, terutama Kemenkominfo. Namun, katanya, realita sumber daya internet sebagian besar ada di kalangan privat sector dan masyarakat.

Meskidemikian, APJII tetap akan berusaha mewujudkan target MDGs, berupa setengah penduduk Indonesia melek internet.

“Ini tantangan seluruh komunitas internet Indonesia termasuk APJII untuk mewujudkannya. Kita semua harus kerja keras,” tegasnya.