- VIVA.co.id/Satria Permana
Pemerintah Indonesia hingga sekarang belum mengeluarkan Keppres terkait MotoGP. Padahal, Keppres menjadi elemen terpenting dalam persiapan MotoGP 2017.
Selain master plan, Keppres adalah syarat utama yang diminta Dorna untuk mensahkan status Indonesia sebagai tuan rumah di 2017 nanti.
Tapi, Keppres tersebut tak bisa keluar karena hingga sekarang pihak Sentul belum memberikan surat pernyataan resmi bahwa sirkuit mereka adalah milik pribadi.
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, menyatakan persoalan MotoGP menjadi bahasan seksi dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan yang diambil, pihak pemerintah meminta Sentul untuk segera menyerahkan surat pernyataan kepemilikan sirkuit.
"Itu yang paling penting. Keppres bisa keluar jika kami sudah menerima surat pernyataan dari pihak Tinton (Soeprapto) dan Tommy (Soeharto). Jangan sampai, ada masalah soal lahan di kemudian hari," kata Gatot di kantornya, Senin 11 Januari 2016 sore.
Master plan MotoGP hingga sekarang juga belum rampung. Gatot meminta agar pihak Sentul segera menyelesaikannya.
"Kami sudah sarankan agar mencontoh master plan Asian Games. Master plan dari mereka nantinya akan kami evaluasi selama sepekan. Harapannya, bisa cepat karena waktu semakin mepet," ujar Gatot.
"Satu lagi, kami minta draft kontrak antara Sentul dengan Dorna. Ini penting karena kami sebagai pemerintah harus tahu mekanisme kerjasamanya. Cukup unik karena ada uang pemerintah masuk ke pihak swasta murni," sambungnya.
Dorna memberi batas waktu kepada Indonesia untuk menyelesaikan segala persyaratan hingga 31 Januari 2016 mendatang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pemerintah, disebut Gatot, masih yakin MotoGP 2017 bisa digelar.
