JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Masnur Marzuki menilai masyarakat Jakarta sebagai pihak yang paling dirugikan akibat kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Selain menghambat pembangunan, penyapu jalan harian misalnya, bisa tidak dibayar selama APBD tak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
"Yang paling dirugikan itu publik, pembangunan jadi terganggu, bahkan penyapu jalan sudah berbulan-bulan tak dibayar karena APBD mandek tidak disetujui Mendagri," jelas Masnur kepada Okezone, Jumat (27/2/2015).
Meski demikian, pengajar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) itu menganggap "keributan" itu juga bagus untuk publik sebagai momentum memantau siapa yang benar-benar bersih. Sebab, APBD kata dia, harus dibuka secara transparan.
"Pada akhirnya akan terkuak dengan sendirinya siapa sesungguhnya yang memanipulasi anggaran pembangunan DKI, legislatifkah, eksekutifkah atau eksekutif-legislatif berjamaah mencuri uang rakyat," pungkasnya.
Dia menyarankan, dua belah pihak (DPRD dan Ahok) untuk mengedepankan azas akuntabilitas dalam penyusunan APBD agar polemik serupa tak terulang.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(sus)
